Andika Perkasa: Aparat Negara Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu

Jakarta, Maximadaily.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud mengapresiasi aparat keamanan yang telah bekerja keras mengamankan tahapan pemilu hingga proses penetapan capres dan cawapres. Meski begitu Andika tetap menyuarakan harapan agar aparat negara tetap netral.

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit TNI Polri yang akan kawal pemilu untuk pegang teguh seusai perundang-undangan," kata Andika Perkasa dalam konferensi pers Penetapan Capres-Cawapres oleh KPU dan Netralitas Aparat di Pilpres 2024 di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2023.

Menurut Andika Perkasa, semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur berdasarkan aturan yang ada harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres. Bahkan ada aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas Aparat negara.

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada. Tekanannya itu dari atas, tengah dan bawah. "Tapi saya yakin mulai dari pimpinan hingga ke bawah pasti memahami bahwa aparat negara adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan milik satu pasangan calon tertentu," kata Andika.

Andika berharap kejadian-kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara yang sudah terjadi, ke depan tidak terjadi lagi dan semoga semua aparat negara akan semakin tertib bersikap netral dalam pemilu.

Sedangkan soal kecurangan proses pemilu, kata Andika, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisasi dan akan melaporkan kecurangan itu ke pihak berwenang.

"Kami di TPN Ganjar-Mahfud tidak sendiri tapi semua masyarakat Indonesia menginginkan pemilu berlangsung lancar dan jujur," kata Andika.

Menurut Andika, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah menghimpun semua kecurangan yang beredar di medsos dan akan mengumpulkan bukti, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Sejauh ini TPN Ganjar-Mahfud belum memutuskan bahwa kecurangan itu kesalahan siapa.

Andika menceritakan pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI dan komandan di TNI AD, diakuinya tekanan untuk menguntungkan satu kelompok itu memang ada.

"Namun saya hadapi tekanan itu dan sebagai TNI saya tinggal memilih apakah saya berani ditekan atau tidak. Saya memilih tidak mengiyakan tekanan yang ada itu," kata Andika.

Andika berharap TNI Tetaplah menjadi TNI yang profesional. Kalaupun ada itu biasanya ada oknum. Karena oknum bukan saja di bawah tapi bisa juga di atas. Hal itu berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Terpenting TNI bisa tegas bersikap netral.

Kemudian soal panglima TNI, Andika mengatakan, dirinya sangat mengenal baik dengan sosok calon panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Andika meyakini Jenderal TNI Agus Subiyanto pasti bisa mengemban tugas sebagai Panglima TNI dengan baik. "Saya yakin TNI akan tetap pada relnya di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto," kata Andika.

Ditanya wartawan soal capres Prabowo Subianto yang memberikan bantuan kendaraan motor untuk operasional Babinsa TNI dan ada kecurigaan maksud bantuan itu untuk berpihak ke satu capres tertentu, Andika menepis kemungkinan itu.

Menurut Andika, bantuan itu justru bagus dalam rangka dukungan sarana transportasi ke Babinsa. Namun apakah dengan pemberian itu yang bersangkutan berharap ada sesuatu timbal baliknya, Andika tidak yakin hal itu.

"Sebab prajurit TNI yang bertugas di Babinsa itu adalah prajurit senior dan sudah lama berdinas. Tidak ada prajurit Babinsa yang prajurit junior. Sehingga dapat dipastikan bahwa Babinsa pasti sudah tahu tugasnya dan akan bekerja secara profesional. Saya tidak yakin bantuan itu akan berdampak," kata Andika.

Kemudian soal kemungkinan apakah institusi TNI bisa digunakan dan disalahgunakan oleh satu kelompok paslon tertentu, Andika menjawab, hal itu bisa saja coba dilakukan.

Misalnya, kata Andika, TNI AD punya tugas teritorial yang sangat banyak kalu mau digunakan. Begitu banyak yang bisa dilakukan mereka. Tapi Andika yakin hal itu tidak akan dilakukan.

Alasannya, sebab saat ini sudah era keterbukaan di mana, peristiwa apapun yang mengusik rasa keadilan di masyarakat bisa diekspos di media sosial.

"Misal video-video viral soal pencopotan baliho itu saja sumbernya random berasal dari masyarakat biasa dan bukan dari TPN Ganjar-Mahfud," kata Andika.

Jadi, kata Andika, kalau pun ada oknum yang mencoba-coba curang dengan memanfaatkan aparat negara pasti akan terungkap, hanya soal waktu saja. "Saya dengar-dengarnya sih ada tapi soal waktu saja nanti akan terungkap semua," pungkas Andika. (red)