Bantah Isu Penghapusan Bansos, TPN Ganjar-Mahfud: KTP Sakti Permudah Masyarakat Peroleh Bantuan Pemerintah

Jakarta, Maximadaily.com - Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Karaniya Dharmasaputra mengklarifikasi gerakan kampanye hitam yang secara masif beredar di akar rumput terkait Paslon #3 Ganjar-Mahfud akan meniadakan dan tidak melanjutkan program Bantuan Sosial era Presiden Joko Widodo itu merupakan kabar bohong dan tidak benar.

“Isu yang dihembuskan itu sama sekali tidak benar. Kami tegaskan, justru Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan meluncurkan ‘KTP Sakti’ untuk melanjutkan, memperbaiki, serta menuntaskan program-program bantuan sosial era Presiden Jokowi,” tegas Karaniya dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Karaniya menjelaskan, KTP Sakti memiliki makna ‘Satu Kartu Terpadu Indonesia’ dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga di dompet tak penuh dengan berbagai kartu. Cukup menggunakan KTP, sehingga memudahkan akses ke banyak program bantuan pemerintah.

Ia menekankan, KTP Sakti didesain untuk melanjutkan sekaligus memperbaiki dan memperluas program bantuan sosial, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih baik dan latar belakang pada masyarakat yang membutuhkan. 

Karaniya memaparkan pengalaman langsung saat pemerintah dan beberapa perusahaan teknologi bergotong-royong membangun program Kartu Prakerja yang juga akan termaktub dalam program KTP Sakti. “Selain beasiswa pelatihan, Prakerja juga mencakup program bantuan sosial di dalamnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini contoh yang baik mengatasi distorsi dan bias yang kerap terjadi saat distribusi bansos,” urai Karaniya.

Dengan penerapan teknologi dalam KTP Sakti nanti, maka bantuan tak akan melewati perantara siapapun. “Tanpa perantara, seseorang bisa langsung mendaftarkan dan menerima bantuan tanpa dipotong serupiah pun. Di sinilah Ganjar dan Mahfud akan melakukan ekspansi dengan KTP Sakti, yaitu program digitalisasi bansos memanfaatkan teknologi internet,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Piter Abdullah menyatakan isu penghapusan bantuan sosial sangat tidak masuk akal. “Bansos adalah sebuah keharusan karena ada kelompok miskin yang perlu dibantu, yang saat ini jumlahnya mencapai 25 juta orang,” ungkapnya.  

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) itu menekankan, bansos adalah jaminan sosial serta wujud keberpihakan dan keberadaan negara untuk membantu mereka yang miskin. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menggarisbawahi bahwa narasi besar dari demokrasi substansial adalah kesejahteraan masyarakat. “Kami melanjutkan Nawacita 2014-2019 dan 2019-2024 dari Presiden Jokowi, sekaligus mengimplementasikan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 sebagai aksi mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Di forum yang sama, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar – Mahfud, Satya Heragandhi memaparkan, latar belakang KTP Sakti untuk menyederhanakan bantuan yang diberikan dengan tulus oleh pemerintahan Ganjar-Mahfud agar tidak malah merepotkan penerima manfaat karena banyaknya kartu-kartu itu. “Saat ini, ketika kartu-kartu yang berbeda itu dijalankan oleh kementerian yang berbeda, pemerintah daerah, dan database yang berbeda, justru menimbulkan permasalahan sendiri,” jelas Satya.

Secara teknis, Satya menerangkan, akan ada proses standarisasi format data, pengumpulan, pembersihan serta proses pemeliharaan data. “Pemerintahan Ganjar-Mahfud berkomitmen jangan sampai masyarakat direpotkan oleh sesuatu yang bisa dipermudah oleh pemerintah. Di situlah keberpihakan Ganjar-Mahfud pada masyarakat,” pungkasnya. (red)