Fadil Imran: Tidak ada Fakta Baliho Parpol dipasang Polisi

Jakarta, Maximadaily.com - Kepala Operasi Mantap Brata Komjen Fadil Imran membantah adanya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho terkait Capres-Cawapres di Pilpres 2024.

Fadil yang juga menjabat sebagai Kabaharkam Polri mengaku sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya anggota yang terlibat dalam aksi tersebut.

"Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho (capres-cawapres) oleh polisi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/11).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu lantas meminta agar masyarakat dapat membedakan fakta, asumsi dan rumor yang bertebaran selama pelaksanaan Pilpres 2024.

Di sisi lain, Fadil juga mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan apabila memang menemukan adanya pelanggaran di lapangan.

Ia mengatakan saat ini telah tersedia pelbagai instrumen untuk mewadahi temuan pelanggaran terkait pelaksanaan pemilu mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

"Di kepolisian sendiri, ada Propam, Itwasum, dan satgas penegakan hukum," ucapnya.

Fadil menambahkan sesuai dengan instruksi dan perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seluruh anggota di lapangan telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam Pemilu.

"Dan bila ada anggota yang melanggar SOP (Prosedur Operasi Standar terkait Pemilu), pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana," pungkasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut ada aparat kepolisian yang bermain politik praktis dan bertugas memasang baliho partai politik tertentu jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung kepada Fadil Imran dan jajaran Operasi Mantap Brata dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

"Mohon maaf sekali pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu," kata Benny dalam rapat.

Ia mempertanyakan sikap diam Polri itu. Padahal, dalam politik Polri haruslah netral. Sementara di sisi lain, Benny mengungkit pembakaran bendera Partai Demokrat pada Pemilu 2019 lalu. Menurutnya, kala itu polisi hanya diam.

"Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," ucap dia. (red)