Ini Kata Prabowo Soal Tapera Yang Jadi Polemik

Jakarta, Maximadaily - Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara terkait polemik potongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Polemik ini ramai menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera.

Terkait itu, Prabowo mengaku bakal mempelajari terlebih dahulu soal peraturan di Tapera. Ia berjanji bakal mencarikan solusi yang terbaik terkait hal ini.

"Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik," ucap Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Buruh Tolak Tapera

Hari ini massa buruh dari berbagai elemen memenuhi kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6/2024). Salah satu isu yang dibawa adalah menolak Tapera.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan dirinya mendesak agar pemerintah mencaut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dalam 7 hari kedepan.

“Tapera harus dicabut segera dalam kurun waktu 1x7 hari,” kata Said Iqbal, Kamis.

Iqbal mengatakan ada beberapa alasan yang melatari soal desakannya terhadap pencabutan tentang Tapera, di antaranya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera.

“Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI Polri, ASN mendapat rumah,” katanya.

Menurutnya pemotongan gaji yang dilakukan oleh pemerintah tidak masuk dalam logika. Ia menjabarkan soal cara peghitungan upah untu Tapera dengan upah yang dibawah nominal layak.

“Ini programnya adalah perumahan dengan rata rata upah Rp 3,5 juta, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu,” katanya.

“Setahun kali 12, Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya Rp25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta,” tambahnya.

Iqbal menyebut dengan jumlah nominal potongan 2,5 persen tersebut tidak akan cukup untuk pekerja membayar DP rumah. Ia kemudian merasa bingung dengan ide pemerintah soal Tapera.

“Untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup, jadi Tapera di desain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?,” ucap Iqbal.

Iqbal secara tegas menolak usulan pemotongan upah buruh sebesar 2,5 persen untuk Tapera lantaran selama ini sebelum ada Tapera, para buruh sudah dipotong sebayak 12 persen.

“Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak, jaminan hari tua 2 persen, skrng Tapera 2,5 persen total mendekati hampir 12 persen,” ucapnya.